Medan, 17/6 (ANTARA) - Kinerja pasangan Gubernur Sumatera Utara, H Syamsul Arifin SE dan Wakil Gubernur Gatot Pudjonugroho (Syampurno), setelah setahun memimpin provinsi itu dinilai masih jauh dari harapan.
“Program tidak bodoh, tidak lapar dan tidak sakit belum memberi harapan akan masa depan lebih baik dan baru sebatas formalitas,” kata Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi kepada ANTARA di Medan, Rabu.
LAPK menilai, agenda untuk mewujudkan program yang didengungkan gubernur/wakil gubernur juga tidak jelas dan belum tampak tanda-tanda akan diwujudkan, pemutusan hubungan kerja ({HK), kelaparan dan kebodohan belum juga teratasi.
Masyarakat, kata Farid tidak butuh gubernur dengan 1.000 janji, tapi juga butuh kepemimpinan yang mampu memberikan solusi dan inspirasi dalam menghadapi berbagai persoalan.
Sebagai gubernur, Syamsul cukup menghibur. Tapi masalahnya apakah dengan hal itu akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan.
Pada bagian lain, Farid mengatakan, duet Syampurno harusnya mampu membangkitkan semangat bekerja keras para pegawai di jajarannya dan tidak perlu lagi berbasa-basi mencari dalih, karena ke depan harus ada perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai gubernur yang dipilih langsung masyarakat, jelas dia, harapan yang disematkan di bahu Syamsul cukup banyak, salah satunya mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Menurut dia, duet Syampurno harus mampu mengapresiasi fakta integritas yang pernah ditandatangani 28 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut untuk mewujudkan “clean goverment dan good governace”.
“Gerakan anti korupsi harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar basa-basi,” katanya.
Dalam tataran birokrasi, katanya, gerakan anti korupsi ini penting guna mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan. Pendeknya fakta integritas jangan sampai berakhir di laci dokumentasi.***1***
(T.PSO-019/B/S015/S015) 17-06-2009 17:35:49
Popularity: 3% [?]