Pilpres Perlu Pengawasan Masyarakat

Jakarta (ANTARA News) – Pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) yang akan berlangsung 8 Juli 2009 memerlukan keterlibatan pengawasan dari warga masyarakat.

“Pengawasan tidak saja dari lembaga penyelenggara pemilu tetapi partisipasi warga sangat diperlukan guna mengantisipasi tindakan kecurangan yang dilakukan berbagai pihak,” kata dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, Chusnul Mar`iyah di Jakarta, Kamis.

Pada acara diskusi bertema “Cerdas Meliput Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009″ itu, ia mengatakan, kemungkinan kecurangan bisa saja terjadi pada tempat pemungutan suara (TPS), seperti penggunaan kartu pemilih orang lain.

“Kemungkinan itu bisa saja terjadi, namun dengan partisipasi warga maupun insan pers diharapkan kasus itu tidak ada,” katanya.

Ia juga menyoroti kinerja KPU yang dianggap masih lemah dalam menjalankan proses pemilu, hal itu terbukti dari pemilu legislatif masih banyak warga yang tak terdaftar sebagai pemilih.

“Saya melihat kinerja KPU masih lemah terbukti pada pemilu legislatif lalu banyak warga protes karena mereka tak terdaftar, namun KPU menanggapi tak serius,” katanya,

Mestinya dari pengalaman pemilu legislatif tersebut, kata Chusnul, pada pilpres nanti tidak ada lagi warga yang tak menggunakan hak pilihnya.

Begitu juga dalam melakukan tabulasi penghitungan suara sementara, KPU harus berpatokan pada hasil dari KPU daerah dan penyiarannya harus akurat.

“Selama ini masyarakat kebingungan mendapatkan hasil rekapitulasi, apa dari hasil tabulasi KPU atau dari lembaga survei,” kata Chusnul yang juga mantan anggota KPU itu.

Oleh karena itu mestinya KPU harus mampu cepat menginformasikan kepada masyarakat.

Sementara Atmakusumah Astraatmadja, pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) mengharapkan, media cetak dan elektronik dalam pemberitaan terkait capres dan cawapres harus mengedepankan indepedensi.

“Media harus bersikap netral sehingga berita yang didapat masyarakat sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.

Walau capres dan cawapres tersebut memasang iklan, kolom beritanya juga harus jelas, apakah itu berbentuk advetorial atau bentuk lain. Sehingga masyarakat tidak terpaku pada visi dan misi dari satu pasangan capres.

“Di sinilah pentingnya media massa agar mampu mendidik masyarakat pemilih untuk berpikir cerdas dalam menentukan pilihannya,” kata Atmakusumah.980

Bookmark and Share

Popularity: 4% [?]

Posted by ANTARA Sumut on Jun 19th, 2009 and filed under Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response by filling following comment form or trackback to this entry from your site

1 Response for “Pilpres Perlu Pengawasan Masyarakat”

  1. djendar ginting says:

    saya pribadi sangat mendukung perlunya peran serta masyarakat dalam memberi kontribusi pengawasan, terutama penduduk yang berdomisili di setiap TPS TPSnya wajibdibveri hak mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu jadi di samping ada tim pengawas dari TS tetapi warga harus diberi hak mengawasi dan diberi honor sebab yang menjadi pelaksana Pemilu Pilpres atau Pemilu Legislatif adalah penduduk di lingkungan TPSnya juga, jadi ada kontak person yang lebi9h bebas dan terbuka di dalam mengawasi jalannya Pemilu Pilpres. Namun personil dari penduduk itu harus netral, terutama bagi wartawan anggota PWI atau organisasi wartawan diberi hak mengawasi selaku penduduk di lingkungan TPSnya, saya kira ini saja sebagai sumbang saran kepada anda, semoga mendapat sambutan baik dan realisasi ke depan.wassallam saya.

Leave a Reply