Medan, 22/11 (ANTARA) - Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) meminta pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, karena diyakini masih banyak para pelaku utamanya belum tersentuh hukum.
Seperti dugaan kasus korupsi di Kabupaten Langkat, aktornya dinilai sampai kini belum dijadikan tersangka, ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MPI, Meherban Shah, di Lapangan Benteng Medan, Minggu.
Penegasan itu disampaikan Meherban Shah usai memperingati HUT ke-2 MPI yang dihadiri sekitar 15.000 kader MPI dari kabupaten/kota di Sumatera Utara, DPP Riau, DPP Kepri, DPP DKI Jakarta, para pejabat militer dan sipil di Medan.
Kegiatan HUT yang diselingi berbagai atraksi hiburan itu terlihat cukup meriah, sehingga jalan seputaran Lapangan Benteng Medan macet beberapa jam.
Ketua Umum DPN MPI itu secara “berapi-api” menegaskan kembali kebijakan organisasi kemasyarakatan MPI yang tetap komit mendukung pemerintah untuk terus mengejar dan mengadili pihak-pihak yang disebutnya “para PKI” (persekongkolan koruptor Indonesia, red).
“MPI akan bertindak dengan cara dan bahasa kami sendiri, jika para koruptor yang berdasarkan fakta melakukan korupsi tetapi tidak kunjung diadili, tentunya dengan cara yang tidak melanggar hukum,” tegas Meherban.
Kegiatan HUT MPI ke-2 juga meggelar operasi bibir sumbing gratis bagi 200 anak dari berbagai daerah di Sumut, bekerja sama dengan RS Bunda Thamrin, AMDA Malaysia dan OCR Kanada yang membawa sekitar 20 tenaga dokter. ***4***
(T.S015/B/R014/R014) 22-11-2009 19:09:53
Popularity: 1% [?]