“Syahwat” Ingin Kekuasaan Rusak Pemekaran Wilayah
Jakarta, 17/2 (ANTARA) - “Syahwat” kekuasaan politik menjadi salah pemicu munculnya usul dan dorongan untuk memekarkan wilayah, padahal daerah otonom baru yang diperjuangkan sebagian besar tak didukung daya dukung ekonomi.
Demikian salah pemikiran yang mencuat dalam Agenda 23 Wacana dari Slipi bertema “Moratorium Pemekaran Daerah” di DPP Golkar di Slipi Jakarta, Selasa.
Diskusi yang dipandu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ichsan Loulembah dan dibuka Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono, juga menghadirkan Mendagri Mardiyanto, Wakil Ketua Komisi II DPR Idus Marham, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro serta Ketua Umum PWI Pusat Margiono.
Bambang Brodjonegoro mengemukakan, daya dukung ekonomi di daerah baru hasil pemekaran umunya tidak mampu menjadi sandaran utama untuk menggerakkan sistem pemerintahan dan membangkitkan sebagian besar potensi sumber daya yang ada.
Dengan ketidakmampuan daerah baru menghidupi dirinya sendiri, maka andalannya adalah menyandarkan harapan kepada APBD. Ironisnya, di tengah keterbatasan APBN, justru sebagian besar anggaran dialokasikan bukan untuk belanja pembangunan, tetapi untuk belanja pegawai.
“Memang berdasarkan kajian, sebagian besar daerah baru tidak berkembang, tetapi sebagian kecil tumbuh bagus,” katanya.
Dia mengemukakan, salah satu daerah baru yang berkembang adalah Tangerang Selatan di (Provinsi Banten). Pembentukannya diawali dengan studi kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Mendagri Mardiyanto mengemukakan, berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, sebaiknya pemekaran bukan diprioritaskan untuk kabupaten atau kota, tetapi pemekaran kecamatan. Dengan demikian beban anggaran bisa dikurangi.
Idrus Marham sependapat sebaiknya pemekaran tidak semata-mata provinsi, kabupaten atau kota, tetapi kecamatan. Selama ini, DPR dan pemerintah memberi perhatian kepada pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
“Karena itu, kita sepakat dilakukan evaluasi terhadap hasil pemekaran sekaligus dilakukan penyusunan terhadap ‘grand design’ pemekaran,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan yang terjadi dari pemekaran wilayah karena tidak adanya “grand design”.***3***
(T.S023/B/E001/E001) 17-02-2009 17:42:36
Artikel ini telah dibaca 5 kali.
Popularity: 1% [?]
Leave a Reply
