|Jumat, Juli 25 2014
Anda Berada Di: Home » Berita Sumut » Caleg Hanura Sumut Sampaikan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat


Caleg Hanura Sumut Sampaikan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat 

Oleh Irwan Arfa

Medan, 23/7 (Antara) – Calon anggota legislatif tingkat Provinsi Sumatera Utara dari Partai Hanura Agus Susanto menyerahkan klarifikasi atas pengaduan masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum.

Surat klarifikasi tersebut disampaikan caleg Partai Hanura Sumut Agus Susanto ke Kabag Teknis dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Maruli Pasaribu di Medan, Selasa.

Usai penyerahan surat klarifikasi itu, Maruli Pasaribu mengatakan, sekelompok masyarakat melaporkan Agus Susanto sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA).

Disebabkan TKPSDA merupakan lembaga yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum, caleg Partai Hanura dari dapil Sumut 3 (Kabupaten Deli Serdang) itu dianggap sebagai pengguna APBN.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (4), disebutkan caleg tidak boleh berstatus sebagai pengguna APBN dan APBD, baik sebagai pegawai BUMN, BUMD, mau pun TNI/Polri.

Karena itu, KPU Sumut berupaya meminta klarifikasi tersebut untuk menjawab pengaduan yang disampaikan masyarakat terhadap daftar caleg sementara (DCS) itu.

“Nanti, surat ini akan kami sampaikan ke komisioner KPU Sumut,” katanya.

Caleg Partai Hanura Sumut Agus Susanto tidak membantah jika dirinya pernah bertugas sebagai anggota TKPSDA yang menjadi wadah untuk mengoordinasikan konflik sumber daya air di Sumut.

Meski dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi TKSPDA terdiri dari perwakilan pemerintah dan ormas atau LSM yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan sumberd aya air.

Sebagai non-PNS, keberadaan dirinya dalam tim itu bukan sebagai pengguna anggaran atau pegawai yang menerima gaji dan fasilitas tertentu.

“Kami bukan pegawai Kementerian (Pekerjaan Umum), keberadaan kami hanya bersifat ‘freelance’,” katanya.

Sesuai ketentuan di internal TKPSDA, pihaknya hanya bertugas untuk melakukan supervisi untuk mengonsolidasikan konflik atau permasalahan tentang sumber daya air yang terjadi.

Atas peranan supervisi tersebut, pihaknya hanya mendapatkan uang pengganti transportasi atas proses sidang dan peninjauan yang dilakukan.

“Jumlahnya sekitar Rp250 ribu per hari. Kalau dua hari, berarti dua kali Rp250 ribu,” katanya.

Selain itu, ketentuan dalam TKPSDA juga membatasi jumlah supervisi yang dilakukan. “Paling banyak kami hanya bisa melakukan supervisi empat kali dalam setahun,” ujar Agus. ***1***
(T.I023/B/Y. Alfrin/Y. Alfrin)

 

Masukkan Komentar