“Masa harga TBS petani dewasa ini hanya dihargai rata-rata Rp1.050 per kg, padahal harga ekspor CPO (crude palm oil) justru sedang naik,” kata Ketua DPP Apkasindo, Anizar Simanjuntak, di Medan, Kamis.

Didampingi Wakil Sekjen Apkasindo, Taswin Kiflan, Anizar mengatakan, dengan harga ekspor CPO yang naik atau menjadi 837,50 dolar AS per metrik ton atau di lokal Rp7.559 per kg, harga di petani seyogianya Rp1.200 per kg.

Saat ini dengan dalih pasokan banjir, pengusaha PKS tanpa kebun menekan harga beli sawit petani dan petani tidak bisa berbuat banyak karena pabrikan sawit BUMN juga sedang mengurangi pembelian karena kebun mereka juga sedang panen raya, katanya.

Kalau tindakan pengusaha PKS tanpa kebun terus begitu, dipastikan petani “menjerit” karena panen raya yang baru masuk akan berlangsung hingga September 2010.

“Tindakan PKS tanpa kebun itu tidak fair, makanya Apkasindo protes dan akan mengajak petani tidak menjual TBS ke PKS tanpa kebun itu,” kata Anizar.

Protes Apkasindo itu, kata dia, wajar mengingat selama ini asosiasi itu mendukung keberadaan PKS tanpa kebun tersebut dengan alasan keberadaan pabrik itu bisa semakin memberi keleluasaan petani untuk menjual TBS-nya.

Dukungan petani itu ditandai dengan desakan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007, menyangkut izin usaha perkebunan.

Dalam revisi Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007, dalam pasal 10 disebutkan, keharusan bagi usaha industri pengolahan kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri, dan bermitra dengan petani dalam memenuhi ketersediaan TBS.

Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengakui ada kenaikan harga CPO. Pada 27 Juli harganya masih 832,50 dolar AS per metrik ton untuk pengapalan Agustus, namun pada 28 Juli menjadi 837,50 dolar AS per metrik ton.

Harga ekspor yang menguat itu mendongkrak harga di lokal dari Rp7.456 per kg menjadi Rp7.559 per kg.

“Tetapi sulit diprediksi apakah harga masih bisa bertahan mahal, mengingat terjadi panen raya di dalam negeri dan di negara produsen lainya,” katanya.

***2***
(T.E016/B/A023/A023)

“Jika tidak menyampaikan laporan didenda Rp50 juta per laporan dan Rp1 juta per hari jika penyampaiannya terlambat,” kata Peneliti Bank Senior Direktorat Penelitian dan Perbankan Bank Indonesia (BI) Evi Alkaviati di sela seminar “Penerapan Ketentuan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum” di gedung BI Regional Sumut dan NAD di Medan, Kamis.

Dia menegaskan, ketentuan denda itu ditujukan kepada semua perbankan, baik bank umum, perkreditan rakyat dan juga syariah.

Kebijakan tentang kewajiban bank menyiapkan laporan realisasi pengkinian data tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/28/PBI/2009 yang akan resmi berlaku mulai Januari 2011.

Evi mengakui, dewasa ini mayoritas perbankan menyampaikan pelaporan kekinian data nasabah tepat waktu, dan sejauh ini kepatuhan perbankan melaporkan juga cukup baik. “Tetapi harus tetap diingatkan karena itu ada peraturan Nomor 11/28/PBI/2009,” katanya.

Pelaporan kekinian data nasabah sangat penting dilakukan untuk pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, dimana hal itu menjadi kampanye bersama. “Jangan sampai Indonesia dianggap tidak kooperatif oleh negara asing,” ujarnya.

Lebih lanjut Evi mengungkapkan, komitmen yang telah dibangun dengan Kementerian Dalam Negeri terkait akses satu pintu identitas (single ID) seperti KTP sangat penting untuk membantu perbankan meng-update data terkini nasabah.

“Untuk teknis pelaksanaannya belum dapat dilakukan, menyusul belum siapnya Kementerian Dalam Negeri yang berjanji pada tahun 2011. Namun belakangan isinya diundur hingga 2025, dan kami berharap bisa secepatnya terlaksana karena menjadi acuan utama perbankan dalam pengkinian data nasabah,” ujarnya.

Selain mengidentifikasi data nasabah untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, kekinian data nasabah juga penting untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan nasabah.

“Contohnya, masa seorang mahasiswa atau kurir bisa mengirimkan uang berkali-kali. Hal itu harus dilaporkan dan dicocokkan dengan data terbaru nasabah,” jelasnya.

Beberapa kasus di sejumlah negara termasuk Indonesia, menurut dia, hal ini telah terjadi, karenanya kekinian data itu sangat penting.

Evi menambahkan, di Sumut khususnya di Medan dirinya tidak mengetahui secara pasti praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Namun, posisi Kota Medan yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, mengindikasikan berpotensinya terjadi praktik-praktik tersebut. ***2***
(T.pso-022/B/R014/R014)

“Pencapaian kinerja usaha BCA pada semester I/2010 merupakan hal yang menggembirakan di mana hasil tersebut mencerminkan perkembangan positif dari perekonomian Indonesia,” kata Direktur Utama BCA, DE Setijoso, kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Wakil Direktur Utama, Jahja Setiatmaja, menjelaskan peningkatan laba itu terjadi karena secara keseluruhan pendapatan dari bunga masih mengalami kenaikan. Sementara itu, beban biaya perusahaan kuartal II/2010 lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya.

“Laba secara overall bunga masih naik, biaya kita bisa tekan kuartal I dibanding kuartal II lebih rendah, baik overheadnya maupun operasional cost,” jelasnya.

Selama semester pertama 2010, BCA mencatat Return on assets (ROA) sebesar 3,5 persen dan return on equity (ROE) mencapai 31,6 persen pada akhir Juni 2010.

Rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level 14,7 persen jauh di atas persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar delapan persen.

Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 16,2 persen menjadi Rp255,0 triliun pada Juni 2010. Dana Giro meningkat 22,1 persen menjadi Rp59,1 triliun sedangkan tabungan tumbuh 12,8 persen menjadi Rp127,9 triliun. Selain itu, deposito meningkat 18,1 persen menjadi Rp68,0 triliun.

Kredit

BCA mencatat pertumbuhan kredit selama semester I/2010 mencapai 22,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu menjadi Rp131,6 triliun yang terjadi diseluruh sektor.

Penyaluran kredit konsumen mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu 39,1 persen menjadi Rp31,4 triliun yang terutama didominasi oleh kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

Total kredit pemilikan rumah meningkat 45,1 persen menjadi Rp15,4 triliun sementara kredit kendaraan bermotor meningkat 37,4 persen menjadi 11,7 triliun.

Selain itu, kartu kredit juga mengalami peningkatan sebesar 24,7 persen menjadi Rp4,3 triliun.

Adapun kredit usaha kecil menengah (UKM) dan komersial mencatat pertumbuhan sebesar 19,7 persen menjadi Rp50,4 triliun sedangkan kredit korporasi tumbuh 17,6 persen menjadi Rp49,7 triliun dari Rp42,3 triliun semester I/2009.

Rasio kredit bermasalah (NPL)BCA berada pada level 0,8 persen dengan rasio cadangan terhadap NPL di atas 300 persen.

(E014/B012/S026)

“Angka 50 miliar dolar itu bukan sampai semester satu ya, itu angka penjualan dari Januari hingga Mei 2010,” kata Mari Elka Pangestu usai menyaksikan penandatanganan kerjasama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut menurut Mendag, tumbuh 30 persen dibanding periode sama 2009 lalu. Secara year on year angka tersebut mencapai 13 persen, jauh di atas target yang hanya tujuh persen.

Mayoritas ekspor masih berupa produk sektor pertambangan, minyak sawit mentah (CPO), alas kaki, tekstil dan produk tekstil, elektronik, serta kertas.

“Ekspor sepatu sejauh ini tumbuh 20 persen, sedangkan TPT tumbuhh 10 persen,” ujar Mari.

Adanya fasilitas pendanaan dengan bunga rendah dari Eximbank China melalui LPEI ia yakin ekspor produk ke China akan meningkat, seiring dengan peningkatan daya saing produk.

Sebelumnya Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilaporkan akan menyalurkan kredit 100 juta dolar AS kepada industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil di tanah air.

Dana yang diperoleh dari Eximbank China itu disalurkan dengan bunga lebih rendah dari bank komersial.

Direktur Eksekutif LPEI, I Made Gde Erata, menjelaskan bahwa kredit berbunga rendah yang diberikan kepada industri untuk memfasilitasi peremajaan mesin atau permodalan lainnya tersebut jaminannya terbatas pada kontrak yang ditandatangani secara business to business (B to B).

(V002/S026)

Staf Bandara, Dyan Nugroho, Kamis, menerangkan, program dan persiapan teknis lainnya sedang dibenahi. Kerja sama sudah dibuat dengan pihak Trans Wisata (TWA) dan Wings Air.

“Sejak diresmikan 9 Maret 2005, pembenahan terus dilakukan. Tahun 2007 pesawat jenis F-28 dan F-27 berhasil mendarat dengan mulus, sebagai indikasi bandara sudah bisa menerima pendaratan pesawat berbadan besar,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini pesawat tipe F-100, B-737 seri 200 sudah bisa mendarat sempurna dan hampir tidak ada masalah berarti.

“Dalam waktu dekat maskapai penerbangan Wings, anak perusahaan Lion Air akan membuka rute baru Jakarta-Silangit setelah transit di Pekanbaru,” terangnya.

Program kerja untuk rute penerbangan baru tersebut belum lama ini telah dibahas Pemkab Tapanuli Utara dan Pemprov Sumut bersama pihak Lion Air Group.

Dijelaskannya, fasilitas landasan berupa runway sepanjang 2250×30 meter yang ada saat ini sebenarnya sudah layak. Akan tetapi, pembenahan masih terus dilakukan supaya panjang landasan dan kekuatannya sesusai bagi pesawat yang lebih besar.

Apalagi, lanjutnya, bulan Desember 2010 diperkirakan Presiden SBY akan menghadiri peresmian museum Batak TB Silalahi Center di Balige.

“Selain itu, kemungkinan besar kehadiran Presiden akan dikaitkan dengan rencana penggantian nama bandara Silangit menjadi nama salah seorang tokoh pejuang Batak,” tandasnya. ***2***
(T.PSO-219/B/R014/R014)

Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Bisma, di Medan, Kamis, mengatakan, banyaknya pengusaha penyedia makanan di daerah itu, hanya beberapa orang saja yang mau mengurus sertifikat halal.

Ia menjelaskan, sejak tahun 2000 hingga 2010 ini tercatat sebanyak 324 sertifikat halal dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Sumut untuk produsen makanan.

“Dari 324 jumlah sertifikat itu, hanya sekitar 44 sertifikat kategori baru, sisanya merupakan perpanjangan,”ujarnya.

Ia mengatakan, pengurusan sertifikat halal atas produk makanan hanya 10 jenis industri rumah tangga.

Bahkan, sebanyak 324 sertifikat halal itu, ada beberapa industri rumah tangga yang tidak memperpanjang masa berlakunya.Perpanjangan sertifikat halal tersebut diwajibkan dua tahun sekali.

Menurut dia, para produsen makanan idak mau memperpanjang masa berlaku sertifikat halal itu, disebabkan faktor persaingan usaha.

Persaingan semakin ketat antarpengusaha makanan di Sumut, menyebabkan sebagian menutup usahanya dan menghentikan pengurusan sertifikat.

Bisma mengatakan, para pengusaha makanan kurang tertarik mengurus sertifikat halal, karena mereka yakin tanpa logo halal itu, usahanya juga laku dan diminati.

Ia mengimbau, para pengusaha makanan segera mengurus sertifikat halal pada makanan yang mereka produksi itu.

“Perlunya sertifikat halal itu, guna memastikan kepada konsumen khususnya yang beragama Islam, bahwa makanan tersebut halal,” ujarnya.

Sementara, Nawi (35) pengusaha makanan kerupuk Jalan Suka Rame Medan, mengatakan, bahan makanan yang diproduksinya seluruhnya halal, sehingga tidak perlu lagi mengurus sertifikat.

“Masyarakat banyak yang menyukai makanan ini dan tidak diragukan kehalalan kerupuk itu,” katanya.***2***

(T.pso-023/B/M034/M034)

“Kita memberikan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah guna menyediakan perumahan yang nantinya harganya terjangkau,” kata Menkeu Agus Martowardojo dalam peluncuran BLU itu di Gedung Kemenkeu Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, fasilitas pembiayaan dari BLU itu akan diawasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Namun masyarakat tidak berhubungan langsung dengan kementerian itu karena pembiayaan tetap melalui perbankan.

Ia menyebutkan, BLU itu akan mengelola dana bergulir sebesar Rp2,68 triliun dan diharapkan bertambah karena ada pengenaan bunga.

“Selain itu akan ada dana pendamping dari dana komersial yang jumlahnya akan lebih besar yang disediakan perbankan,” kata Menkeu.

Menkeu mengharapkan perbankan tetap melakukan verifikasi kredit perumahan secara prudent sehingga tepat sasaran.

“Penerima fasilitas ini harus memiliki NPWP yang menunjukkan ketaatan sebagai warga negara,” katanya.

Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan BLU ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 dan ditetapkan menjadi BLU penuh.

Sementara itu Menpera Suharso Monoarfa menyatakan, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan merupakan pelaksana kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

“Kebijakan fasilitas likuiditas ini merupakan terobosan dalam pengembangan pembiayaan perumahan jangka panjang,” katanya.

Pemerintah mengharapkan suku bunga kredit akan berada di bawah 10 persen atau menjadi satu digit dan tetap sepanjang masa tenor.

“Perangkat pemerintah kabupaten dengan tangan terbuka akan memberi informasi dan gambaran jelas tentang potensi yang patut dikembangkan,” kata Bupati Samosir, Ir. Mangindar Simbolon melalui Kabag Humas, Kamis.

Ia mengatakan, potensi sumber daya alam dan berbagai peluang lainnya sangat prospektif dengan keuntungan yang menjanjikan.

“Kami siap membantu para calon investor menanamkan modal dan memberi informasi tentang potensi daerah serta berbagai peluang yang pantas dikembangkan di daerah ini”, ujarnya.

Konsep yang dicanangkan, dengan strategi pembangunan wilayah secara kolaboratif, penggabungan pendekatan budaya dan konservasi lingkungan.

Ditambahkanya, investasi merupakan salah satu kebijakan strategi yang menjadi prioritas untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Juga, faktor penentu keberhasilan pembangunan. “Alamnya yang sangat indah serta sejarah asal etnis Batak merupakan andalan sektor pariwisata,” paparnya.

Kegiatan ekonomi berorientasi jangka panjang, akan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan. Semua pihak, akan mendapat hasil maksimal dari aktivitas tersebut.

“Dalam situasi ini, pengusaha akan mendapat keuntungan memadai dan peningkatan produktivitas serta berbagai ekspansi usaha lain,” jelasnya.

Sebelum berinvestasi, lanjutnya lagi, biasanya para investor akan memperhitungkan resiko keamanan, kelangsungan berusaha dan berbagai pertimbangan lain. Untuk mengatasinya, Pemkab Samosir akan menciptakan situasi kondusif dengan berbagai kemudahan pelayanan prosedural.

“Sistem pelayanan terpadu dan pengurusan izin investasi serta standar pelayanan yang memberi kemudahan bagi investor akan diciptakan”, tandasnya. ***2***

(T.PSO-219/C/F002/F002)

Presidium Asosiasi Petani Garam Bahan Baku (Aspegab) Madura, Yoyok R Effendi mengatakan di Pamekasan Kamis, prediksi penurunan produksi itu terjadi karena produksi garam lokal Madura berkurang akibat sering turun hujan.

“Sampai saat ini petani garam di Madura belum ada yang memproduksi garam. Padahal tahun-tahun sebelumnya memasuki bulan Juli ini petani sudah memproduksi garam hampir dua kali,” kata Yoyok.

Sementara, Madura merupakan pemasok garam terbesar di Indonesia bagi penyediaan garam konsumsi nasional dibanding daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.

Rata-rata produksi garam di Madura tidak kurang dari 600.000 ton dengan luas lahan 7.785 hektare. Luas areal ini meliputi 1.767 hektare di Kabupaten Sumenep, 888 hektare di Pamekasan dan seluas 5.130 hektare di Kabupaten Sampang.

Menurut Yoyok, luas areal garam ini belum termasuk lahan milik PT Garam seluas 5.340 hektare yang ada di tiga kabupaten yakni Sumenep (2.620 hektare), Pamekasan (980 hektare) dan Kabupaten Sampang (1.100 hektare) termasuk di lahan pegaraman IV, Gersik Putih yang juga terletak di Sumenep seluas 640 hektare.

“Jika ditotal luas lahan garam milik petani dengan milik PT Garam mencapai 13.125 hektare dengan total produksi sekitar 900.000 ton per tahun dengan asumsi rata-rata produksi garam per hektare mencapai 70 ton per tahun,” tambahnya.

Sementara kebutuhan garam nasional diperkirakan mencapai 1.250.000 ton per tahun khusus untuk kebutuhan garam konsumsi dan 1.600.000 ton per tahun untuk kebutuhan garam industri.

Selama ini, kekurangan kebutuhan garam konsumsi nasional dipenuhi dari hasil produksi garam dari Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, NTT dan Sumatra Selatan sebanyak 350.000 ton. Sedang untuk pemenuhan kebutuhan garam industri pemerintah mengimpor dari Australia dan India.

Menurut Yoyok, akibat cuaca tidak bersahabat dan hingga Juli 2010 ini belum ada petani yang memproduksi garam karena selalu turun hujan, maka bisa diperkirakan persediaan garam nasional akan berkurang.

“Jika itu terjadi, maka pemerintah dipastikan akan melakukan impor garam tambahan. Namun kami selaku petani berharap, impor yang akan dilakukan pemerintah tetap memberi ruang keadilan bagi petani garam.”
Ia berharap impor tetap terkendali sesuai dengan kebutuhan, sehingga harga garam rakyat tetap maksimal.

Yoyok, yang juga Sekretaris Komite Garam Pamekasan, menambahkan jika impor garam melebihi kebutuhan konsumsi garam nasional, hal itu akan berdampak pada harga beli garam rakyat juga akan murah.

“Garam impor itu kan harganya lebih murah. Tolong hal ini juga diperhatikan oleh pemerintah,” kata Yoyok.

***2***