“Selama belum ada follow up (rekomendasi Pansus Century), sebaiknya jangan lakukan boikot itu,” ujarnya seusai menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat.

Menurut dia, memboikot adalah hak partai-partai. Tapi kalangan parpol juga harus berfikir tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka terima dari masyarakat luas apabila mereka benar-benar melaksanakan niatnya tersebut.

Masyarakat, ujarnya, akan melihat partai-partai mana saja yang tidak hadir dan mana yang hadir dalam rapat kerja pembahasan anggaran APBN Perubahan 2010 di DPR bersama pemerintah yang diwakili Menkeu itu.

Padahal fungsi dari partai-partai itu adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui kelembagaan parlemen.

“Jadi kalau isu yang dibahas tidak cukup signifikan, mungkin boikot itu bisa kita maklumi. Tapi kalau isu yang dibicarakan cukup penting seperti membahas APBN Perubahan 2010 yang menyangkut nasib bangsa dan negara ini, maka itu sangat disayangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Cecep mengatakan bahwa DPR akan menghabiskan banyak waktu dan energi jika terus menerus tersandera oleh persoalan Century yang seharusnya sudah dilimpahkan ke ranah hukum.

Karenanya, Cecep menyarankan kalangan DPR agar menyadari fungsi dan tugasnya ketimbang mengedepankan emosi sesaat.

Isu pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya muncul dari fraksi-fraksi partai oposisi sebagai yang merupakan dampak dari rekomendasi DPR terhadap kasus Bank Century

Sementara ketika ditanya penilaiannya terhadap kepemimpinan DPR saat ini, Cecep mengatakan bahwa Partai Demokrat sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kadernya yang duduk di pimpinan DPR itu setelah yang Marzuki dinilai banyak melakukan blunder politik.

“Demokrat seharusnya lebih cerdas dalam melihat isu-isu yang berkembang dimasyarakat sekarang ini karena puncak dari karir politisi itu adalah pertanggungjawaban pada rakyat yang telah memilihnya,” ujarnya.

(T.D011/S026)

Menurut pengakuan salah seorang anggota keluarga, Reza, almarhum Suchyar DH Putra tidak memiliki riwayat penyakit kronis.

Namun pada Rabu pagi itu, almarhum mengaku mengalami rasa sakit di bagian dada, sehingga dibawa ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari lokasi rumahnya di Jalan Karya Wisata Medan.

Setelah dinilai kondisinya membaik, almrahum dibawa pulang ke rumah di Komplek Karya Wisata Medan Johor.

Pada siang harinya, almarhum kembali merasakan sakit di dadanya dan sempat pingsan sehingga dibawa ke RS Permata Bunda di Jalan Sisingamangaraja Medan.

Namun sesampainya di RS Permata Bunda, tim medis menyatakan almarhum telah meninggal dunia.

Almarhum Suchyar DH Putra lahir di Pasir Lawas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 3 Juni 1955.

Sebelum menjadi Kepala Biro Perum LKBN ANTARA Sumatera Utara sejak tahun 2006, almarhum Suchyar DH Putra pernah menjadi Kepala Biro Sumatera Barat (1999-2003) dan Kepala Biro Sumatera Selatan (2003-2006).

Almarhum meninggalkan seorang isteri dan lima orang anak.

Menurut rencana, almarhum akan dikebumikan pada Kamis (11/3) di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jalan Karya Medan.

(T.I023/B/R014/R014) 10-03-2010 15:59:32

“Biar itu ditentukan kongres. Keputusan itu harus dirundingkan nanti di kongres,” katanya ketika membuka Konferensi Daerah III DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan, Rabu.

Megawati yang telah memimpin PDIP selama 12 tahun itu mengaku masih diminta untuk menghadiri seluruh Konferda PDI Perjuangan di 33 provinsi.

“Saya diminta membuka semua konferda dan di banyak tempat saya diminta untuk maju lagi di kongres nanti. Itu suara dari bawah yang tidak bisa diabaikan. Itu bukan suara kalangan pengurus PDI Perjuangan,” ujarnya.

Menurut Presiden RI ke-5 itu, sejauh ini telah berlangsung konferda di 16 provinsi dan masih ada 17 konferda lagi.

Menurut Megawati, ke-16 konferda yang sudah berlangsung itu telah memintanya maju kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

“Tapi itu baru sebatas permintaan. Nantinya saya akan dengarkan lagi hasil-hasil yang mengerucut di kongres di Bali,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Megawati menampik tuduhan dia berambisi kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. “Apalah yang saya dapat dengan menjadi ketua umum. Ini semua hanya pengabdian untuk partai dan juga untuk bangsa dan negara,” tandas Megawati. (*)

ANT/AR09 ]]> http://www.antarasumut.com/berita-sumut/megawati-biar-itu-ditentukan-kongres/feed/ 0 http://www.antarasumut.com/berita-terkini/lembaga-bantuan-as-diserbu-orang-bersenjata/ http://www.antarasumut.com/berita-terkini/lembaga-bantuan-as-diserbu-orang-bersenjata/#comments Wed, 10 Mar 2010 07:04:30 +0000 ANTARA Sumut http://www.antarasumut.com/?p=23007 Peshawar, Pakistan (ANTARA News) - Sekelompok gerilyawan pada hari Rabu menyerbu sebuah gedung yang digunakan untuk lembaga bantuan yang bermarkas di Amerika Serikat. Serbuan itu  memicu pertempuran berat dengan polisi dan menewaskan sedikit-dikitnya lima orang, kata polisi dan seorang pekerja bantuan.

Orang-orang bersenjata menyerang kantor World Vision di dekat kota Oghi, di distrik Mansehra, Provinsi Perbatasan Barat Laut, kata polisi dan pekerja bantuan.

Polisi mengatakan lima orang tewas namun seorang pekerja bantuan yang minta tak disebutkan namanya mengatakan kepada AFP, bahwa enam staf World Vision meninggal dan enam lainnya mengalami cedera serius.

“Beberapa orang bersenjata menyerbu gedung LSM World Vision. Ada tembakan dan juga sebuah ledakan di dalam gedung itu,” kata perwira polisi, Sajid Khan, kepada AFP.

“Sejauh ini kami telah mengkonfirmasikan mengenai lima orang tewas, termasuk dua wanita,” kata perwira senior polisi, Waqar Ahmed, kepada AFP melalui telepon.

“Mereka melepaskan tembakan dan juga meledakkan beberapa granat tangan,” katanya menambahkan.

Pekerja bantuan membenarkan adanya serangan tersebut dan disusuli dengan pertempuran.”Terjadi pertempuran dengan polisi,” kata pekerja bantuan itu.

“Enam staf LSM World Vision meninggal, enam lainnya luka serius. Banyak informasi yang berdatangan. Beberapa staf terjebak di dalam kantor tersebut,” kata pekerja itu menambahkan.(H-AK/A038)

“Di tengah gonjang ganjing masalah pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) versus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sesungguhnya ada hal yang jangan pernah luput dari perhatian kita, dan hal itu terkait dengan kualitas maupun tingkat legitimasi Pilkada itu sendiri,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ferry mengatakan, selain pemenuhan persyaratan pasangan calon kepala daerah dan proses penghitungan hasil pemungutan suara, yang juga perlu diwaspadai adalah masalah DPT yang pernah bermasalah pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.

“Di mana, ketiga hal tersebut memiliki potensi adanya kegaduhan terhadap pelaksanaan Pilkada,” katanya mengingatkan.

Ferry mengatakan DPT Pilkada merupakan hasil pemutakhiran dari Pemilu sebelumnya (Pileg dan Pilpres).

“Padahal kita tahu semua, data itu (masih) menyimpan sejumlah masalah jika dalam proses `update` pemilih tidak dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini juga dikarenakan adanya `kedekatan` emosional antara Pemilih dengan Pilkada,” ujarnya.

Ferry mengajak, persoalan DPT jangan pernah dianggap remeh dan mengatakan DPT saat pemilu legislatif dan pilpres telah menimbulkan banyak masalah serta sakit hati bagi kelompok-kelompok yang merasa dicurangi.

“Itu masalah pertama. Lalu kedua, menyangkut hal yang berkait dengan pemenuhan persyaratan bagi pasangan calon, baik persyaratan figur maupun persyaratan pencalonan. Karena, ini secara tidak langsung berkait dengan reputasi dan kemampuan dalam memajukan daerah” jelasnya.

Ferry menilai pihak-pihak berkompeten perlu benar-benar menyeleksi calon dan pasangannya dalam proses pencalonan itu agar tidak kemudian menjadi sebuah `bom waktu` berbahaya bagi masa depan masyarakat maupun daerah bersangkutan.

Artinya, lanjutnya, perlu ada keberanian untuk menggugurkan calon bermasalah, atau yang bakal merusak reputasi daerah bersangkutan.

Calon dan pasangannya yang telah berindikasi masalah-masalah hukum, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius agar menjadi tidak problem bagi daerah di kemudian hari. (*)

M036/U002/AR09

“Pengambilan gambar dan beberapa adegan di lakukan di Kecamatan Sijunjung dan Sumpur Kudus,” kata produser film tersebut, Fajar Riza Ul Haq, yang juga Direktur eksekutif MAARIF Institute melalui surat elektronik yang diterima ANTARA News di Jakarta..

Fajar mengatakan, dirinya dan awak film harus menempuh perjalanan 4,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau untuk mencapai lokasi pembuatan film.

“Tidak mudah menemukan nagari (desa) yang masih bersetting nagari minang tahun 1940-an,” katanya.

Fajar dan sutradra film “Si Anak Kampoeng”, Damien Dematra, serta awak film telah berada di lokasi sejak Rabu (3/3) untuk survei lokasi pasti syuting film nanti, sekaligus pengambilan adegan dengan melibatkan anak-anak Sumatra Barat.

Damien mengatakan, skenario film tentang perjalanan hidup mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut sudah diterbitkan dalam bentuk novel “Si Anak Kampoeng” yang terbitkan Gramedia Pustaka Utama dan MAARIF Institute.

Pengambilan gambar dalam beberapa hari ini akan menjadi bagian utama dari “thriller” Film Si Anak Kampoeng. Syuting keseluruhan akan dilakukan Mei sehingga Juli tahun ini film ini sudah dapat diputar premier bersamaan dengan muktamar seabad Muhammadiyah di Yogyakarta.

Sebelumnya, Damien Dematra, dalam jumpa pers di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat Rabu (5/8/2009) mengatakan, film yang digarapnya itu berjudul Ahmad Syafii Maarif, Si Anak Kampoeng: Sebuah Trilogi.

Damien mengatakan dirinya tertarik untuk memfilmkan biografi Buya Syafii karena kisah hidup tokoh Muhammadiyah tersebut sangat menarik, dramatis, dan penuh konflik yang patut menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.

“Buya Syafii merupakan cermin bagi generasi muda, mengajarkan perjuangan untuk mencapai sesuatu yang mungkin tidak mustahil. Kekokohan integritas kepribadiannya berhasil meruntuhkan mitos darah biru dalam orbit kepemimpinan bangsa,” kata Damien.

Dalam diri Buya Syafii berpadu kesahajaan, ketauladanan, konsistensi kata dan perbuatan serta sikap egaliter dan ketulusan.

Dia mengatakan film tentang tokoh kelahiran Sumpur Kudus, Sumatera Barat tersebut dibagi tiga film karena kisah hidupnya tidak cukup untuk difilmkan dengan satu film.

Tiga film akan terbagi dalam film dokumenter kegiatan Buya Syafii, dan dua film lainnya tentang kisah kehidupan dari tanah kelahiran sampai merantau dan belajar di Yogyakarta, dan kehidupan di Chicago serta sesudahnya.

Damien mengatakan Buya Syafii direncanakan akan bermain dalam film kedua dan film ketiga.
(T.N006/D009/P003)

“Kenaikan TDL akan berimbas pada kenaikan biaya produksi. Dampaknya pada tingginya inflasi dari sisi suplai. Sekarang saja inflasi nasional rata-rata 14 persen setahun. Malah, di kota-kota tertentu di atas 14 persen,” kata Syamsul di Padang, Rabu.

Guru besar Ekonomi Pembangunan itu menyebutkan, jika pemerintah menaikkan TDL, berdampak pada turunnya pendapatan riil masyarakat. Pada akhirnya, permintaan akan turun. Kalau itu terjadi, sektor riil tidak bergerak.

Dia mengatakan, inflasi memicu kenaikan harga produk di pasar. Apabila harga produk naik, daya beli turun, maka sektor riil terpuruk.

Dari sisi daya saing produk domestik, kenaikan TDL memicu naiknya biaya produksi dan industri pun akan dihadapkan kepada naiknya biaya tinggi.

Padahal, produk domestik tengah dihadapkan persaingan bebas setelah pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA). “Dalam kondisi sebelum CAFTA saja pengusaha kita sudah kelimpungan, apalagi ketika harus bersaing dengan produk-produk murah dari negeri Cina,” ujar Syamsul.

Dia mengkhawatirkan, apabila pemerintah menaikkan TDL, maka produk dalam negeri akan turun.

CAFTA akan membuat produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif, terutama harus bersaingdengan produk-produk sejenis dari Cina yang lebih murah, sementara konsumen tidak akan melihat negeri asal produk, karena yang penting bagi mereka adalah murah.

Syamsul mengatakan, dalam menghadapi CAFTA, pemerintah seharusnya mensubsidi pengusaha, dan mengurangi tarif, bukan malah menaikkan TDL.

“Dalam kondisi sekarang, pemerintah seharusnya mendorong industri dalam negeri bisa berkembang, bukan malah memberikan beban,” ujarnya.

Ia mengatakan, di sisi momen menaikan TDL saat ini jelas-jelas kurang tepat. Sebab, keinginan PLN menaikkan TDL tentu dengan logika bisnisnya.

“Dengan tarif sekarang, PLN merasa rugi. Di sisi lain, sektor kelistrikan `high cost`,” ujarnya.

Makanya, kata dia, pemerintah melalui PLN harus mencari input-input yang murah, dengan mencari sumber energi listrik alternatif.

Saat ini PLN masih mengembangkan PLTA yang cost-nya cukup tinggi. Proyek PLTA sangat mahal, suplai air juga tidak terjamin karena pada musim kemarau pasokan listrik akan turun. (*)

O003/F004/AR09

Hal itu dikemukakan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Kupang, Rabu, dalam sosialisasi Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang diikuti kalangan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta komponen masyarakat terkait.

Dalam kegiatan sosialisasi itu, tampil pula anggota Dewan Pers yang lain seperti Wina Armada Sukardi dan Rustam F Mandayun dari Corporate Secretary Koran Tempo.

Sudibyo mengatakan kriminalisasi terhadap media dan wartawan itu terjadi karena wartawan menyampaikan berita yang tidak seimbang padahal berdimensi publik.

“Semuanya itu terjadi, karena pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan UU Pers masih sangat minim, sehingga wartawan dan media terkesan asal kerja dalam menyampaikan laporannya tanpa lagi mempertimbangkan etika,” ujarnya.

Persoalan yang paling hakiki dari semuanya ini, menurut dia, adalah rendahnya tingkat kesejahteraan wartawan.

“Dengan upah yang masih kecil, wartawan selalu tidak konsen dalam bekerja secara profesional sehingga melanggar tata aturan dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers,” katanya.

Atas dasar itu, Rustam F Mandayun dari Corporate Secretary Koran Tempo, perlu adanya standard kompetensi wartawan yang memadai.

“Setiap perusahaan media harus memiliki standard kompetensi wartawan yang jelas sehingga mampu menghayati tugas-tugasnya sebagai seorang jurnalis yang profesional,” katanya.

Hal itu juga dikemukakan oleh Wina Armada Sukardi. Menurut Wina, tanpa standard kompetensi wartawan, para jurnalis tidak akan lagi dipercaya oleh publik.

“Standard kompetensi wartawan ini menjadi sangat penting untuk menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual,” tambah Mandayun.(L003/A038)

Seorang pengusaha percetakan di Medan, Tangkas (28), Rabu, mengatakan, sejak awal Februari lalu bisnis percetakannya memang meraup keuntungan yang lumayan besar disebabkan banyaknya pemesanan oleh para calon Walikota .

“Pemesanan diperkirakan akan terus bertambah hingga menjelang pemilihan,” katanya.

Dia mengakui, dengan omset yang meningkat hingga 50 persen itu, keuntungan yang bisa diraup bisa mencapai puluhan juta per bulannya.

“Dengan keuntungan yang memuaskan ini, kita juga memberikan pelayanan dan hasil yang memuaskan kepada mereka yang memesan di sini,” ujarnya.

Menurut dia, kebanyakan pesanan berupa stiker, kartu nama, baliho, brosur serta spanduk untuk calon walikota.

Pada Pilkada Medan 2010 ada  11 pasangan calon wali kota Medan yuang sudah mendaftar di KPU Medan. Pemilihan sendiri direncanakan akan berlangsung pada Mei tahun ini. (I02MOS/R02MOS)