|Kamis, November 27 2014
Anda Berada Di: Home » Berita Sumut » Fraksi Pakar Setuju Ranperda ZIS Jadi Perda Tanjung Balai


Fraksi Pakar Setuju Ranperda ZIS Jadi Perda Tanjung Balai 

Tanjungbalai,14/1 (antarasumut)- Zakat adalah sebuah mobilisasi kekuatan untuk mengatasi berbagai kesulitan ekonomi umat yang sudah seharusnya dikelola dengan managemen yang professional.

“Dengan beberapa alasan tersebut, maka Fraksi Pakar Amanat Nurani Bangsa berpendapat, bahwa Ranperda tentang ZIS, harus diteruskan ketahap selanjutnya, untuk ditelurkan sebagai Perda”, kata Sekretaris Fraksi Pakar Amanat Nurani Bangsa, Afrizal Zulkarnain, Kamis.

Pendapat tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPRD kota Tanjung Balai, dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi, terhadap 5 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang diajukan Pemkot Tanjung Balai.

Menurut Afrizal, sesuai dengan Visi Tanjung Balai, sebagai kota yang ber-Iman, diperlukan regulasi yang memadai dalam hal pengelolaan zakat, berupa Peraturan Daerah, tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS).

Dia menambahkan, terhadap Ranperda tentang Kewajiban Mampu Baca dan Tulis Huruf Al-quran, Fraksi Pakar Amanat Nurani Bangsa menyetujuinya untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

“Sebab, kedudukan dan fungsi Al-quran adalah sebagai pedoman hidup bagi orang yang bertaqwa, dan sebagai petunjuk atau bimbingan bagi ummat manusia”, katanya.

Oleh karena itu, sambungnya, jika nilai-nilai yang termaktub di dalam Al-Qur’an mampu di implementasikan dalam kehidupan, niscaya akan terbentuk kehidupan yang relegius, damai dan sentosa.

“Kita berharap, disamping merupakan kewajiban konstitusional, Ranperda ini juga merupakan kewajiban kultural untuk mengembangkan syiar Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Tanjung Balai”, katanya.

Selain kedua Ranperda tersebut, dalam paripurna dipimpin Ketua DPRD, H.Romay Noor. Fraksi Pakar Amanat Nurani Bangsa juga menyetujui Ranperda, tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan.

Dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kualo Kota Tanjung Balai, untuk dibahas menjadi Perda. (yan)

 

Masukkan Komentar